NPOMBOK.id-Perwakilan kepala sekolah yang tergabung dalam Forum Sekolah Penggerak SD Lombok Timur melakukan hearing ke DPRD, pada Selasa (07/09) terkait pelaksanaan program Sekolah Motivasi atau dikenal dengan Sekolah Penggerak di Lombok Timur.
Ketua Forum Sekolah Penggerak SD, Zulkarnaen, mengungkapkan diluncurkannya sekolah penggerak oleh kementerian Riset dan Teknologi sejak awal tahun 2021 lalu, hingga saat ini belum terlihat komitmen Pemerintah Daerah Lombok Timur untuk melaksanakannya.
Ia berharap adanya kebijakan pemerintah dalam bentuk regulasi dan dukungan anggaran, hal tersebut untuk menumbuhkan ekosistem sekolah yang mencakup kompetensi dan karakter sumber daya manusia yang unggul, yang terdiri dari kolaborasi antara kepala sekolah, guru, siswa serta orang tua siswa dalam peningkatan fasilitas dan peningkatan sumber daya manusianya.
“Oleh karena itu kita mempertanyakan kebijakan pemerintah daerah baik legislatif ataupun eksekutif,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Sekolah Penggerak SD ini merupakan penguatan terhadap kurikulum tahun 2013 atau K13.
Sementara itu, Ketua DPRD Lombok Timur, Murnan, S.Pd, menegaskan bahwa regulasi memang diperlukan apabila ini menjadi kebijakan nasional dan dapat dilaksanakan terus-menerus. Untuk sarana dan prasarana, saat ini mengacu pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan menjadi kewenangan daerah. Maka kebijakan eksekutif untuk harus mengutamakan sekolah yang benar-benar membutuhkan, baik dari segi kebutuhan fisik maupun kebutuhan guru di masing-masing sekolah.
“Kita meminta agar setiap sekolah untuk mengisi Dapodik dengan jujur, juga ikut mendorong agar pembangunan lebih kepada kualitas SDM dan tidak hanya pada pembangunan fisik sekolah,” pungkasnya.
Untuk diketahui, Dapodik menjadi acuan data secara nasional untuk mengajukan kebutuhan infrastruktur seperti ruang belajar, laboratorium maupun perpustakaan, dan nantinya akan disediakan dananya oleh pemerintah melalui dana Biaya Operasional Sekolah (BOS).
Murnan juga menambahkan, harapan guru yang tergabung dalam Forum Sekolah Penggerak SD ini agar pemerintah menyediakan dana BOS daerah, nantinya akan tergantung pada kondisi keuangan daerah. Apalagi saat ini Pemerintah Lombok Timur masih berjibaku melawan penyebaran Covid-19, sehingga anggaran yang ada sebagian besar masih dialihkan untuk penanganan Covid-19. (Rji)
