NPLOMBOK.id-Wakil Bupati Lombok Timur H. Rumaksi Sj, menghadiri Rapat Paripurna Istimewa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lombok Timur Tahun 2021, di Gedung DPRD Lotim, Jumat (1/4).
Dalam pidatonya, Rumaksi menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD, juga ketua dan seluruh anggota pansus LKPJ, atas penyampaian masukan dan saran berharga untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah secara umum.
Wabup berjanji berbagai saran dan rekomendasi akan ditindaklanjuti sebagai wujud mekanisme saling kontrol dan menjaga keseimbangan (checks and balances) antara eksekutif dengan legislatif sebagai mitra penyelenggaraan pembangunan.
Wabup percaya rekomendasi, saran dan masukan tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan LKPJ berikutnya.
Sementara itu, gabungan komisi mengapresiasi Pemda atas sejumlah keberhasilan pencapaian kinerja pembangunan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Bahkan, kinerja beberapa indikator sudah di atas 100%. Gabungan Komisi mengajukan sedikitnya 14 poin saran dan rekomendasi.
Satu diantaranya adalah agar bupati melakukan evaluasi dan pengendalian secara berkala terhadap pelaksanaan pembangunan dan realisasi anggaran pembangunan untuk memastikan seluruh perencanaan pembangunan dapat dinikmati oleh masyarakat.
Diharapkan tahun 2022 ini pelaksanaan pembangunan baik fisik maupun non fisik dapat segera direalisasikan, mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Saran ini terkait belanja pemerintah yang realisasinya masih di bawah 90 persen.
Gabungan Komisi juga merekomendasikan optimalisasi OPD, utamanya yang merupakan pengelola pendapatan asli daerah (PAD) agar lebih meningkatkan kinerjanya, lebih utama dalam penagihan obyek sumber-sumber PAD, termasuk ekstensifikasi sumber-sumber potensial PAD lainnya.
Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat juga diharapkan dapat lebih ditingkatkan untuk alokasi anggaran yang lebih besar ke kabupaten.
Percepatan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pun turut didorong Gabungan Komisi. Hal tersebut mengingat IPM sebagai salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat.
Untuk mendukung upaya peningkatan IPM, Gabungan Komisi menilai perlunya membentuk tim percepatan peningkatan IPM.
Gabungan Komisi juga meminta atensi Pemda atas kelangkaan pupuk, utamanya bagi OPD terkait dapat lebih adaptif dan cepat merespon kesulitan masyarakat. (*)
