NPLOMBOK.id-Aktivis Perempuan yang tergabung dalam Lembaga Pemberdayaan Swadaya Masyarakat (LPSDM) bersama sejumlah lembaga mitra inklusi seperti Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) dan Lombok Riset Center (LRC) mengikuti Musyawarah Perencanaan Nasional (Musrenbangnas) secara virtual di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Lombok Timur, Senin (17/04/2023).
Direktur LPSDM Ririn Hayudiani mengatakan tahun 2023 adalah tahun perencanaan yang krusial karena berada di tahun politik, separuh jalan pelaksanaan SDGs dan juga harus menyusun RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 dalam waktu yang bersamaan.
Bagi perempuan dan kelompok marginal lainnya, paparnya ini sebagai momentum sangat penting untuk memastikan suara dan aspirasinya tercermin secara signifikan baik dari sisi proses maupun substansi dari proses perencanaan pembangunan.
Selama ini, kata Ririn, proses teknokratis perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan berjenjang (Musrenbang) belum mampu menjangkau dan menghasilkan partisipasi berkualitas dari kelompok-kelompok yang selama ini termarginalkan yang disebabkan oleh ketimpangan ekonomi, budaya patriarki, disabilitas, hegemoni mayoritas, dan kondisi keterkucilan geografis.
“Oleh karena itu, harus ada inisiatif dan inovasi untuk mendorong adanya partisipasi bermakna dan berkualitas serta tidak meninggalkan siapapun dalam proses perencanaan pembangunan agar partisipasi tidak hanya dimaknai kehadiran semata, ” tandas Ririn.
“Suara dan aspirasi tidak hanya sekedar didengar namun juga tercermin dalam arah pembangunan dan implementasi kebijakan, ” sambungnya.
Musyawarah Perempuan Nasional untuk Perencanaan Pembangunan 2023 ini merupakan upaya konkrit yang digagas oleh 8 organisasi masyarakat sipil mitra INKLUSI yang selama ini bekerja untuk keadilan dan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan kelompok marginal.
Organisasi-organisasi itu adalah KAPAL Perempuan, Migrant CARE, BaKTI, Aisyiyah, PEKKA, Kemitraan, SIGAB dan PKBI. Upaya ini juga bersinergi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dan Kementerian Perencanan Pembangunan Nasional/BAPPENAS.
Ini merupakan wujud kolaboratif antara organisasi masyarakat sipil yang bekerja untuk perempuan dan kelompok marginal, pemerintah dan mitra pembangunan dalam mendorong proses perencanaan pembangunan yang inklusif dan berkesetaraan gender, untuk memastikan tidak ada seorangpun yang tertinggal.
Musyawarah ini diselenggarakan di Jakarta secara hybrid dari tanggal 17-18 April 2023 dengan agenda utama Musrenbangnas untuk membahas dan mengusulkan tema-tema kunci terkait perempuan dan kelompok marginal diantaranya soal Isu kemiskinan dan perlindungan sosial bagi Perempuan, kerja layak untuk perempuan pekerja, penghapusan perkawinan anak hingga anak dan perempuan yang berhadapan dengan hukum. (*)
