NPLOMBOK.id-Ratusan Petani Sembalun menggelar Rapat Akbar (Sangkep Beleq) dan deklarasi menolak keberadaan Hak Guna Usaha (HGU), PT. Sembalun Kusuma Emas (SKE), di lahan yang kini digarap petani. Deklarasi tersebut berlangsung di Rest Area Sembalun Lawang, Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, NTB, Minggu, 9 Januari 2022.
Selain perwakilan dari masyarakat petani Sembalun yang berasal dari empat desa, yakni Desa Sembalun Lawang, Desa Sembalun, Desa Timba Gading dan Desa Sajang, kegiatan tersebut juga dihadiri para aktivis pemerhati lingkungan guna memberikan dukungan terhadap para petani Sembalun yang merasa tanah garapannya dirampas oleh PT. SKE.
Sangkep Beleq digelar sebagai wujud pernyataan sikap Petani Sembalun yang bersepakat menolak kehadiran PT. SKE karena dianggap tidak memiliki azas manfaat bagi masyarakat.
Salah satu warga asal Desa Sembalun Lawang yang mengaku sudah menggarap lahan tersebut selama 27 tahun, Amaq In, menyampaikan penolakannya terhadap kehadiran PT. SKE karena dianggap tidak memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.
“Selama ini lahan tidak pernah kosong, pada musim hujan kami tanam sayur mayur dan pada musim kemarau kami memelihara tanaman keras seperti nangka, alpukat, pisang, mangga bahkan kopi sejak masih kecil,” ujarnya.
Lahan seluas 25 are yang di kelolaannya selama ini dijadikan sebagai Sumber penghasilan tetap karena tidak memiliki tanah berupa sawah.
“Lahan seluas 25 are ini kami kelola sebagai sumber penghasilan. Jika pemerintah lebih berpihak pada PT. SKE kemudian mengambil tanah ini dari kami, maka sumber penghasilan masyarakat hilang. Tidak ada tanah lagi di Sembalun yang bisa di jadikan lahan pertanian karena sebagian besar masuk dalam kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), Saya mengaku keberatan dan merasa disingkirkan,” ucapnya.
Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) NTB, Lalu Prima Wira Putra dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa jika masyarakat masih mampu mengelola lahannya dengan baik untuk kesejahteraan mereka, maka tidak penting lagi ada gejolak seperti saat ini, karena secara tidak langsung masyarakat juga memberikan sumbangsih untuk pemerintah sebagai salah satu sumber APBD dari hasil pertanian masyarakat.
Hadir Direktur Wahana Lingkungan hidup (WALHI) NTB, dalam deklarasi tersebut mengaku akan galang persatuan untuk membantu masyarakat mempertahankan tanahnya.
Sementara, Ketua Aliansi Gerakan Reformasi Agraria (AGRA) Wilayah NTB, Toni, mengimbau masyarakat agar tetap menjaga persatuan, karena tidak ada sejarahnya kemenangan tanpa bersatu.
“Masyarakat sudah merasakan hasil dan manfaatnya. Jika tanah ini diambil dan dikelola oleh PT, maka akan hilang sumber ekonomi masyarakat,” ucapnya.
Menurutnya pemilik sah tanah itu, tentu masyarakat penggarap yang sudah puluhan tahun mengelolanya sehingga menjadi subur.
Hal senada juga disampaikan Ketua Front Mahasiswa Nasional (FMN) NTB, Alwi, meminta masyarakat untuk konsisten mempertahankan tanahnya.
Selain itu, Pemerhati HAM dan Respon Unit, Badaruddin, dengan tegas menyampaikan akan mendukung penuh dan meluangkan waktu dan pikiran untuk membantu dan mengawal persoalan tersebut.
Diakhir acara, Ketua PD AMAN LOTIM, Sayadi memandu membacakan pernyataan sikap yang diikuti ratusan petani Sembalun, yang dalam point-point pernyataan tersebut menolak kehadiran PT. SKE. (*)
