NPLOMBOK.id-Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lombok Timur menggelar aksi yang dimulai dari simpang empat BRI Selong menuju Kejaksaan Negeri Lombok Timur (Kejari) hingga ke Kantor Bupati.

Puluhan masa PMII tersebut mengantongi beberapa tuntutan. Korlap Aksi sekaligus Ketua Umum PMII Lotim, Zul Herman Prayana, pada saat aksi berlangsung mengatakan pemda hari ini kurang transparan dari sisi anggaran.

“Bisa kita lihat salah satunya anggaran KNPI yang 500 juta pun kurang transparan yang entah dipakai untuk apa,” ucapnya pada, kamis (30/09).

Ia meminta pemda menghentikan realisasi anggaran termin kedua untuk KNPI dan meminta Kejari Lombok Timur mengawasi pengurus KNPI baik di versi A dan B atas kejelasan realisasi anggaran pada termin pertama.

Tuntutan selanjutnya, terkait pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam meningkatkan hasil produk lokal, namun disisi lain pemda hari ini memberikan keleluasaan kepada ritel modern hingga menjamur dimana-mana.

Lebih lanjut dijelaskan, pembangunan akses infrastruktur yang cenderung tidak merata termasuk tentang capaian kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Timur. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum digarap secara maksimal, terbukti dengan capaian PAD hingga saat ini belum 50 %.

“Lombok Timur hari ini mengalami defisit anggaran pada tahun 2021 akibat dari banyaknya anggaran yang terbuang secara percuma untuk hal yang tidak produktif. Kami harap, pemda memberikan solusi terkait kekurangan air bersih, pemberdayaan UMKM terlebih yang ada di lokal,” tutupnya. (Ctr)