NPLOMBOK.id-Sektor pertanian menjadi sektor dominan memberikan kontribusi membentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai daerah penyangga pangan nasional. Menurut data BPS pada tahun 2020 PDRB NTB mencapai 23,19 persen dengan adanya penguatan pada sektor pertanian dan pengolahan produk hasil pertanian. Itulah sebabnya sektor ini menjadi penting dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi NTB.
Guna mengintegrasikan Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD GRK) dan Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD API), Bappeda NTB bersama para pihak akan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) yang disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah.
Dokumen tersebut merupakan penjabaran komitmen daerah dalam penurunan emisi nasional yang dirinci dalam program/kegiatan, pengalokasian anggaran hingga pelaksanaan tahun 2026. Hal ini dimaksudkan agar setiap tahunnya dapat terlihat proses aksi-aksi yang sudah dilakukan melalui proses perencanaan, pemantauan dan evaluasi.
Selaras dengan itu semua, KONSEPSI NTB bermitra dengan PATTIRO memperkuat suara dan aksi masyarakat sipil termasuk kelompok rentan dalam perubahan iklim melalui Program “Voice for Inclusiveness Climate Resilience Actions (VICRA)” serta berkolaborasi dengan Yayasan Relief Islamic Indonesia (YRII) di Nusa Tenggara Barat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Pembahasan Dokumen Rencana PRKBI bersama dengan Pemprov NTB yang dilaksanakan di Hotel Lombok Astoria, Mataram, Selasa (28/02).
Menurut Direktur KONSEPSI, Moh Taqiuddin, berharap melalui pertemuan tersebut Dokumen Rencana PRKBI yang merupakan penggabungan RAD GRK dan RAD API adalah transformasi dari aksi mitigasi dan adaptasi iklim.
“Dokumen ini kita susun dengan pendekatan inklusif secara merata dengan melihat kerentanan wilayah,” jelasnya.
Lebih lanjut Taqiuddin menjelaskan, kegiatan tersebut bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pembangunan di NTB yang berperspektif pada pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim. Selain itu, untuk menyerap masukan para pihak yang terlibat dalam kegiatan terkait draft dokumen PRKBI NTB.
Kegiatan ini juga diikuti oleh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup pemerintah provinsi. (**)
