NPLOMBOK.id-Wakil Ketua DPRD Lombok Timur H. Daeng Paelori menyoroti maraknya tambang ilegal yang meresahkan masyarakat dan menyisakan banyak persoalan.
Anggota DPRD dari Fraksi Golkar yang akrab disapa HDP ini mengatakan, pemerintah seolah-olah tidak berdaya menghadapi masalah Galian C ilegal.
“Ini ucapan bupati, yang menyatakan perang terhadap Galian C ilegal. Namun faktanya di lapangan masih marak adanya tambang ilegal,” kata HDP, Senin (09/01/2023).
Masih kata dia, kerugian yang ditimbulkan oleh aktivitas tambang di Lombok Timur jauh lebih besar dari manfaat yang didapat oleh masyarakat.
Misalnya seperti jalan Hotmix yang mestinya bisa bertahan 20 tahun, akibat dari angkutan material tambang, hanya mampu bertahan 2 tahun saja. Belum lagi, bahaya dan hambatan mobilitas warga, yang tak dapat ternilai kerugiannya.
“Seperti halnya di Korleko, Pohgading Timur, dan Suryawangi. Anak-anak sekolah jadi terhambat, mobilisasi masyarakat terhambat, belum lagi ekonomi dan akibatnya sering terjadi kecelakaan,” tuturnya.
Masih tegas dia, Pemda Lombok Timur beserta pihak kepolisian harus bertindak tegas dengan menutup semua tambang ilegal. Agar tidak terjadi aksi penolakan dari masyarakat yang bersifat anarkisme.
“Sebelum masyarakat marah, Pemda dan APH harus segera tutup, tertibkan tambang ilegal ini. Saya bahkan tidak keberatan kalau masyarakat bertindak keras, itu bentuk kekecewaan terhadap dampaknya,” tuturnya.
Lebih jauh, dirinya mempertanyakan terkait hasil retribusi dari tambang ilegal yang dilakukan oleh Bappenda Lombok Timur. “Apa retribusi dari barang haram itu harus kita banggakan. Itu namanya hasil ilegal, Bappenda dalam hal ini membantu bisnis ilegal. Lalu kemana hasilnya?,” herannya.
Sehingga menurutnya, permasalahan itu membuat pengusaha tambang ilegal tak peduli terhadap pengurusan izin. Dirinya berharap agar pemerintah dan APH tegas dalam penertiban tambang Galian C ilegal itu. (lie)
