NPLOMBOK.id-Pita Putih Indonesia (PPI) Provinsi NTB bakal Sasar Remaja untuk program 2021 – 2026. Hal ini terungkap pada acara pelantikan Hj. Niken Saptarini Widyawati sebagai Ketua PPI NTB pada Sabtu (17/4/2021) di Pendopo Kantor Gubernur NTB bersama Dr. Ir. Ruth Stella Thei sebagai Wakil Ketua dan Dra. Iriani Burhan sebagai Sekretaris.

Untuk diketahui Pita Putih Indonesia (PPI) merupakan anak organisasi Pita Putih Internasional yang mendukung kesehatan ibu dengan berkampanye untuk lebih banyak sumber daya dan kebijakan yang tepat dalam mencegah kematian ibu dan bayi baru lahir, advokasi pemerintah dan politisi dalam kebijakan.

“Sebetulnya PPI sudah ada sejak lima tahun lalu dan sekarang akan mulai berkiprah lagi membantu pemerintah”, ujar Niken.

Niken juga menjelaskan bahwa dalam isu kesehatan keluarga, PPI yang fokus pada kesehatan ibu, anak dan bayi akan mulai menyasar remaja untuk program kerja 2021.

“Oleh karena itu PPI berkolaborasi dengan banyak pihak dalam mencapai tujuan organisasi,” tambahnya.

Foto: Hj. Niken Saptarini Widyawati

Dalam pelantikan tersebut, Ketua PPI NTB juga menandatangani nota kesepahaman dengan BKKBN dalam penguatan program kerja.

PPI NTB ini sendiri dibentuk dengan tujuan meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya menurunkan angka kematian ibu hamil, melahirkan, nifas, bayi baru lahir dan anak di NTB. Memperhatikan angka stunting yang cukup tinggi di beberapa wilayah di NTB, PPI NTB akan  melaksanakan pendampingan terhadap kegiatan-kegiatan seperti  posyandu dan bekerjasama dengan organisasi terkait di masing-masing wilayah.

Terkait program yang akan menyasar remaja juga ditegaskan Ketua Umum PPI Giwo Rubiyanto Wiyogo. Pihaknya juga sangat mengapresiasi kepengurusan PPI NTB karena melibatkan banyak organisasi perempuan yang dapat mendukung kinerja PPI. 

“Goals kita pada 2022 adalah terinformasikannya pemahaman kesehatan dan hak-hak perempuan,” tegasnya.

Untuk mekanisme kerja disampaikan masih mengandalkan mekanisme kerja sama lintas sektoral agar advokasi yang dimulai dari  penganggaran, kebijakan sampai fasilitas bagi perempuan dapat terwujud. (Mz)